Sistem Pengawasan DPRD

SISTEM PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang unik di dalam ketatanegaraan kita, UU No. 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan; bahwa DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah, unsur pemerintah(an) daerah lainnya adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah.  Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD merupakan bagian manajemen pemerintahan daerah untuk mencapai tutuannya. Sedangkan kedudukan lainnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umun dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai representasi rakyat di propinsi, maupun kota/Kabupaten.  Kedudukan yang unik ini membawa problematika dalam memposisikan kedudukannya, yang seakan bukan lembaga politik dan bukan eksekutif yang mengendalikan pemerintahan.

Lalu, Sejalan dengan prinsip manajemen, adanya peran perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban, maka diperlukan mekanisme pengawasan, agar hal-hal yang tidak dinginkan dalam pencapaian, terdeksi lebih dini dan diambil tindakan koreksi yang tepat.  Manajemen pengawasan di pemerintahan daerah ini, seharusnya DPRD menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, yang selanjutnya tidak timbul kasus-kasus yang dapat merugikan kerugian daerah dan/atau yang akan berindikasikan tindakan terjadinya korupsi. Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah; DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Pertanyaanya Sejauh mana dengan kedudukan yang unik dan amanah undang-undang DPRD diposisikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

 

Comptroller

Pengawasan berkonotasi “embedeed” atau melekat dalam sistem, jadi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagi suatu siklus manajemen dan dalam siklus tahun anggaran. Pengawas atau “comptroller”, berasal pada abad ke 15, tatkala transakasi perdagangan yaituorang-orang yang mengkontrol bukti-bukti pembukuan, sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pemodal. Berbeda dengan Akuntan yang pada awalnya orang yang dibutukan untuk menyusun pelaporan transaksi pemilik modal. Dari pengertian ini, arti melekat pada sistem, dan definisi pengertian yang diamanatkan undang-undang di atas, menjadi acuan, pengawasan apa yang dilakukan oleh DPRD, atau menjadi “comptroller”. Bukan yang dimaksud sebagai seorang Akuntan, yang memahami proses pembukuan sehingga dan/dapat beprofesi sebagai pemeriksa atau auditor. Siapa pemilik modal pemerintahan daerah, tentu adalah rakyat yang direpresentasikan dalam pemilihan umum melalui lembaga perwakilan rakyat, DPRD.

Filosopi Pengawasan yang utama, bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah, bukan mencari-cari kesalahan.  Untuk itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD peran “Comptroller” dimulai sejak perencanaan musrenbang, perhatikan Permendagri 54 Tahun 2010. Segala bentuk sumber daya DPRD dirahkan untuk mendampingi, memberikan pertimbangan, mengarahkan keterlibatan masyarakat, yang merupana konstituen kelembagaan yang diwakili. Walaupun musrenbang masih merupakan “make up” pembangunan sebagai jargon “Bottom up planning”,   Apa yang diharapkan dari pemerhatian musrenbang, pertama, sebagai alat perkawinan antara hasil Kunjungan kerja dan rencana apa yang akan di buat pemerintah daerah, untuk persiapan pra Rencana APBD tahun berikutnya. Selalu berfikir solusi atau cari jalan keluar, dan hindari kepentingan yang berlebihan, antara kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah, dan kepentingan Anggota DPRD. Kedua“Money follow Function”, antara lain; daftar kegiatan dimulai dari hasil musrenbang. Pemerhatian daftar kegiatan dimaksud, agar dipersiapkan ”early warning system” karena setiap kegiatan harus ada uang, ada uang harus ada kegiatan, tidak ada yang boleh terlewati dalam susunan/tatanan pemikiran dari Renstra, program, fungsi dan berakhir kepada proses penyusunan rencana kegiatan, kinerja dan Anggaran per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peran “Comptroller” atas Pelaksanaan APBD; ini yang menarik dan dimaksud salah satu unsur, bahwa DPRD merupakan SKPD, yang harus mempunyai renstra, ada Pengguna Anggaran, dan pejabat pengelola keuangan daerah, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang artinya; secara individu atau kolegial, DPRD diminta pertanggungajwabannya dalam mencapai tujuan dan penggunaan alokasi dana. Apabila DPRD ingin berhasil dalam fungsi pengawasan. Sekretariat Dewan DPRD harus lebih baik dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap alokasi dana yang disiapkan. Cukup, menjadi catatan hitam bagi sejarah DPRD keperiodean 1999-2004, dimana banyak anggota dewan yang bermasalah hukum setelah berakhir pengabdiannya.

Penguatan pengawasan DPRD adalah membuat kerangka waktu Evaluasi dan Monitoring.  Apakah Evaluasi perlu secara teknis? Tidak perlu, cukup dengan memahami siklus pelaporan dan pertanggungjawaban, ikuti yang diminta oleh peraturan dan undang-undang. Siklus itu terdiri, kapan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dan kinerja, lihat PP 8 Tahun 2006, bulan Februari seluruh SKPD, maupun sekretariat daerah berkewajiban menyiapkan laporan dimaksud. PP 3 Tahun 2007 kewajiban daerah menyusun Laporan Keterangan dan Pertangguingjawaban Daerah (LKPD), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah (LPPD) dan Informasi LPPD pada akhir bulan Maret, yang ditindak lanjuti 1 (satu) bulan kemudian, dengan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun lalu. Rekomendasi ini biasanya berbentuk “list of problem” dan harus selalu didampingi “list of solution”. Kerangka memahami siklus monitoring, lebih menyangku kepada teknis penatausahaan keuangan daerah, seperti memahami teknis pelaksanaan anggaran bendahara dan teknis pelaksanaan akuntansi. Pada kaitan ini, kerangka dimaksud adalah, mengetahui tentang kewajiban bendahara untuk melaporkan penggunaan anggaran setiap tanggal 10 tiap bulan, minimal, melalui staf ahli DPRD dewan  mempunyai “list of reporting” dan mengetahui mana saja, bendahara SKPD yang lalai dan tidak tertib. Demikian juga, monitoring terhadap siklus akuntansi yang akhir dari siklus ini, adalah laporan Semesteran, yang dapat digunakan sebagai prognosis APBDP, dan laporan keuangan daerah yang terdiri dari Neraca, laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Akuntansi merupakan muara dari segala bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah, yang berujung terhadap opini BPK, sebagai Auditor Negara. Evaluasi dan monitoring membutuhkan staf ahli dan mekanisme kerja dengan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan daerah yang harus dibangun.

Negara ini, melalui UUD 1945 mengamanatkan bahwa lembaga pemeriksa, untuk menjamin indepedensi, terpisah dari fungsi eksekutif dan yudikatif, maka dibentuklah UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.  Pertanggungjawaban pemerintahan daerah adalah Laporan keuangan daerah yang audited/ atau sudah diberikan opini oleh BPK, yang merupakan akhir perjalanan panjang musrenbang, pengesahan APBD,  dan penatausahaan.  Hal ini, membuktikan bahwa satu dan lainnya, dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah satu dan lainnya. DPRD selain, mefokuskan kepada proses kegiatan internal pemerintahan daerah, seperti yang dijelaskan di atas,  juga membangun  hubungan secara kelembagaan dengan BPK dan pemangku pengawas internal lainnya. Oleh karena itu, hubungan DPRD dan BPK yang perlu diperhatikan adalah, pertama, Kedudukan DPRD harus dilihat sebagai lembaga politik, dimana fungsi pengawasannya, dilengkapi dengan instrumentasi Hak Angket, Hak Interplasi dan Hak menyatakan pendapat. Sinergitas positip atau negatif, peran pengawasan di antara keduanya, bisa berdampak terhadap harmonisasi dan disharmonisasi  penyelenggaran pemerintahan di daerah. DPRD adalah lembaga representasi rakyat, dan BPK adalah lembaga yang dimanatkan Undang-Undang, sesuatu kekuatan yang dahsyat untuk meningkatkan peran“Comptroller” DPRD di daerah. Persoalan ini hubungan ini, adalah perlu dikaji ulang dan tindak lanjut MOU antara BPK dengan DPRD yang ada, sehingga efektif dan memenuhi peran dan kedudukan masing-masing. Kedua, Hubungan dengan pengawas internal lainnya, sangat diperlukan, untuk menunjang fungsi pengawasan DPRD berjalan secara efektif dan efisien, antara lain membangun hubungan dengan Inspektorat secara berjenjang dan BPKP. Komunikasi yang baik di antara lembaga pengawas internal, membuat mudah tugas sebagai“Comptroller”, tugas DPRD menyatukan bentuk kepentingan pemangku pengawasan, membumikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri 13 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, adalah suatu keharusan.

 

Tertib Administrasi

Membangun mind set “Akhir dari proses kegiatan, merupaka awal dari penyusunan kegiatan baru, adalah tugas seorang “Comptroller”. Seorang Pengawas adalah melekat dalam sistim, yang kita namai dengan pemerintahan daerah, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, buka seorang pengawas yang menanyakan detail kegiatan sampai dengan RAB. Namun bukan berarti tidak boleh mengetahu secara detail. Boleh, tetapi merupakan kumpulan akurasi adata yang dikumpulkan sebagai bahan “list of solution” . Pengawas harus lebih bersih dan kehati-hatiannya melebihi segala bentuk keinginannya. Pengawas memahami betul tentang Instrumentasi pengawasan seperti monitoring, evaluasi dan hubungan kelembagaan sesama pemangku pengawasan. DPRD dimana  sebagai lembaga wakil rakyat atau lembaga politik,  merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya, sebagai unsur DPRD baik propinsi maupun Kota/Kabupaten  merupakan alat bersama Kepala Daerah untuk mencapai tujuan daerah yaitu mensejahterakan rakyat, melalui pengawasan yang komprehensip agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Jadikan DPRD lembaga “Comptroller” bukan jadi Auditor, Bangun daerah, NKRI maju,

~ oleh KORDINATOR BEM KOMISARIAT PANGANDARAN pada Juni 24, 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: