Ekologi Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

           

Latar belakang masalah

Pada hakikatnya, manusia tidak akan pernah dapat hidup hanya dengan dirinya sendiri, ketika manusia mulai membentuk kelompok dan tinggal dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mereka akan serta-merta menetapkan seorang pemimpin serta aturan-aturan yang mengikat kelompoknya itu. Ketika kelompok tersebut mulai berkembang dalam jumlah yang sangat besar dan memakan wilayah yang juga sangat besar, maka terbentuklah sebuah negara yang didalamnya tentu ada seperangkat alat pemerintahan.

Secara naluri, biasanya sekelompok besar manusia, dalam hal ini masyarakat, yang mendiami suatu negara akan menentukan sistem pemerintahan seperti apa yang cocok dengan kondisi dan situasi mereka pada saat itu. Sistem pemerintahan yang dianut pun biasanya sangat terpengaruh oleh paham yang dianut oleh mayoritas masyarakat, atau penguasa di negara tersebut.

Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Era reformasi menjadi tumpuan harapan banyak kalangan agar kondisi republik yang penuh kemajemukan ini menjadi lebih cerah pada masa akan datang. Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka.

Berawal dari kebobrokan sistem birokrasi yang dijalankan pada era orba, munculnya era reformasi menjadi pemantik bagi munculnya perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Era reformasi dalam semua sistem pemerintahan diawali dengan dibuatnya UU no 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, yang menyebabkan bergesernya paradigma pembangunan dari sentralistis menjadi desentralistis. Ini yang kemudian diturunkan pada tingkatan bawah, termasuk dalam hal system pelayanan publik yang mengatur lebih rinci mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan. Yang kemudian diperbaiki dengan UU no 32 tahun 2004 yang merubah tata pemerintahan yang ada, dengan penguatan peran wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan pelayanan publik yang mengacu pada aturan otonomi daerah, mengisyaratkan adanya penyelenggaraan good governance dari tingkat pusat hingga kelurahan. Otokritik birokrasi era orba, menjadi pemicu bergulirnya good governance bagi pendukung pertumbuhan pembangunan era reformasi. Aturan mengenai tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah menjadi bahan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan lembaga politik yang ada di pusat atau di daerah.

Masyarakat tentunya sangat mengharapkan adanya pemerintahan yang ideal bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, namun bagaimanakah pemerintahan yang ideal itu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Ilmu Pemerintahan

Berdasar disiplin ilmu, ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memnuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan.

Di negeri anglo saxon ilmu pemerintahan di anggap sebagai ilmu adsminitrasi negara selama beberapa dasawarsa. Karena memang sulit dicari perbedaanya antara kedua disiplin ilmu pengetahuan tersebut. Kendati pada pertengahan abad 20 ini di amerika serikat lahir ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin tersendiri dari ilmu pemerintahan umum, yang terutama mempelajari  kinerja internal dari aparat pemerintahan. Bila kita tanyakan kepada masyarakat Amerika serikat, apakah pemerintah di negeri tersebut mengurus masalah peternakan, perkebunan, perminyakan, dan lain-lain sebagaimana yang lihat layaknya di negara-negara berkembang, maka jawabannya adalah tidak. Karena pemerintah di negeri ini hanya menangani problema koordinasi. Sehingga dengan demikian ilmu pemerintahan tampak semakin dengan ilmu administrasi negara. Apalagi bila melihat bahwa ilmu pemerintahan dekat kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan sebagai usaha menggerak orang lain untuk tugas memerintah, maka kepemimpinan yang disepakati merupakan inti dari ilmu management dan ilmu administrasi, semakin memperdekat hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara. Ilmu pemerintahan bersikap pada pendekatan legalistik, empirik di lapangan dan formalistik.

Konsep Negara atau Pemerintahan ideal

Karl Marx

Pendapat mengenai pemerintahan yang ideal sangat beragam dan kondisional. Adalah Karl Marx, seorang pemikir dari Eropa Tengah, yang hasil pemikirannya bertahun-tahun kemudian dapat mengguncang dunia dan menjadi salah satu inti ajaran komunisme. ”Marxisme” adalah sebuah pemikiran brilliant dari Karl Marx yang merupakan hasil pengamatan dan penelitiannya selama bertahun-tahun terhadap negara nya, Jerman.

Pada saat Marx muda tengah mengenyam pendidikan di Universitas Berlin, Marx segera terpesona oleh filsafat Hegel. Dari Hegel, ia mencari jawaban atas pertanyaan yang menggerakannya, ’bagaimana membebaskan manusia dari penindasan politik reaksioner?[1]

Pemikiran Marx semakin berkembang setelah berkenalan dengan filsafat Feurbach. Sekarang Marx mengartikan bahwa ciri reksioner sebuah negara adalah sebagai ungkapan keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Yang kemudian menjadi pertanyaan Marx selanjutnya adalah, dimana dia harus mencari sumber keterasingan itu? Jawabanya ditemukan sesudah bertemu dengan kaum sosialis radikal di perancis. Di Paris, Marx menjadi yakin bahwa keterasingan paling dasar berlangsung dalam proses pekerjaan manusia. Sebenarnya pekerjaan adalah sebuah proses dimana manusia menemukan identitas dirinya. Tetapi sistem hak milik pribadi kapitalis menjungkirbalikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Melalui pekerjaan, manusia tidak menemukan, melainkan mengasingkan diri. Hal itu dikarenakan, karena sistem hak milik pribadi membagi masyarakat ke dalam para pemilik yang berkuasa dan para pekerja yang tereksploitasi. Manusia hanya dapat dibebaskan apabila hak milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh.

Karena itu Marx semakin memusatkan perhatiannya pada syarat-syarat penghapusan hak milik pribadi. Ia mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Marx sampai pada inti dasar ajarannya, bahwa faktor yang menentukan sejarah bukanlah politik atau ideologi, melainkan ekonomi.

Itulah sebabnya, Marx makin memusatkan studinya pada ilmu ekonomi, khususnya ekonomi kapitalistik. Studi itu membawa Marx pada kesimpulan bahwa ekonomi kapitalis pada akhirnya akan membawa kehancurannya sendiri. Karena Kapitalisme seluruhnya terarah pada keuntungan pemilik sebesar-besarnya, kapitalisme menghasilkan penghisapan manusia, pekerja, dan karena itu menghasilkan pertentangan kelas yang paling tajam. Karena itu produksi kapitalistik semakin tidak terjual karena semakin tak terbeli oleh massa buruh yang sebenarnya membutuhkannya. Kontradiksi internal sistem produksi kapitalis itulah yang akhirnya niscaya akan melahirkan revolusi kelas buruh yang akan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas.

Dari berbagai uraian diatas, dapat dikerucutkan, bahwa pemerintahan yang ideal menurut Karl Marx ialah, pemerintahan yang mana didalamnya tidak ada  pertentangan kelas, dan dimana semua hak milik pribadi atas alat-alat produksi diakui sebagai milik negara.

Jean Jacques Rousseau

Pemikiran Tentang “State Of  Nature”

Rousseau mengemukakan konsep keadaan alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan keadaan asli atau primitif ras manusia, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia yang ada dalam keadaan asli atau primitif itu dan untuk menjelaskan keadaan manusia yang hidup dalam masyarakat modern. Konsepnya mengenai keadaan alamiah tidak jauh berbeda dengan konsep keadaan alamiah yang dikemukakan oleh John Locke dan Hobbes yaitu suatu keadaan sebelum terbentuknya negara. Dalam keadaan ilmiah, lembaga-lembaga politik ataupun kekuasaan bersama belum terwujud. Manusia bertindak didorong oleh kecintaan pada diri sendiri yang membuatnya selalu berusaha menjaga keselamatan dirinya  dan naluri untuk memuaskan keinginan-keinginan manusiawinya.

Menurut Rousseau dalam keadaan alamiah manusia pada dasarnya baik. Manusia dalam keadaan alamiah bukanlah manusia yang suka perang, sebab tidak terdapat rasa benci, dendam dan iri hati pada dirinya. Kalau pun terjadi konflik, manusia cenderung menghindari perang. Keadaan alamiah dapat berubah menjadi keadaan perang apabila terjadi kesenjangan derajat manusia, baik karena perbedaan atas pemilikan atau pun posisi sosial. Dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebebasan mutlak. Mereka bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas apakah hal itu akan menyebabkan pertikaian dengan manusia lainnya. Kebebasan merupakan determinan yang membuat manusia menjadi manusia alamiah. Kebebasan menurut Rousseau adalah suatu keadaan tidak terdapatnya keinginan manusia untuk menaklukan sesamanya. Manusia merasa bebas dari rasa ketakutan akan kemungkinan terjadinya penaklukan atas dirinya, secara persuasif maupun kekerasan.

Rousseau menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dalam karya-karyanya terutama dalam Du Contrat Social, tetapi itu bukanlah berarti Rousseau menghendaki kebebasan yang tanpa batas yang menimbulkan anarki sosial. Menurut Rousseau orang yang merdeka (bebas) adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan, tetapi ia tidak menjadikan dirinya budak. Ia mematuhi kekuatan hukum tetapi bukan mematuhi manusia yang membuat hukum.

Teori Kontrak Sosial

Rousseau memperoleh gagasan tentang teori kontrak sosial dari para pemikir-pemikir pada zamannya. Misalnya dari Hobbes, Rousseau memperoleh gagasan tentang keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara atau kadaan alamiah. Teori kontrak sosial ini sangat berkaitan sekali dengan teori pembentukan dan kekuasaan negara. Menurut Rousseau negara merupakan produk dari perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara.

Menurutnya yang menjadi pokok dalam perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga karena itu semuanya dapat bersatu, akan tetapi meskipun demikian masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala. Pikiran inilah yang menjadi dasar dari semua pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran selanjutnya.

Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada ketuanya yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini ialah :

  1. Terciptanya kemauan umum atau volunte generale, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat itu. Inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.
  2. Terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft, yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang mempunyai kemauan umum, yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan yang tertinggi tadi, atau kedaulatan yang disebut kedaulatan rakyat.

Jadi dengan perjanjian masyarakat telah tercipta negara, ini berarti telah terjadi suatu peralihan dari keadaan bebas atau yang disebut keadaan alami kepada keadaan bernegara. Karena peralihan ini naluri manusia telah diganti dengan keadilan dan tindakan-tindakan yang mengandung kesusilaan, dan sebagai gantinya kemerdekaan alamiah serta kebebasan tanpa batas, mereka kini telah mendapatkan kemerdekaan yang dibatasi oleh kehendak atau kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kekuasaan tertinggi.

Kaitannya dengan suatu bentuk pemerintahan, menurut Rousseau kekuasaan raja adalah bersifat pinjaman, sebab pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka itu tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada raja,  tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat yang merupakan kesatuan tersendiri yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut Volonte generale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yng merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi yang dinamakan kedaulatan rakyat.

Menurut Rousseau masyarakat itu hanya dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa sedangkan kedaulatannya itu tidak dapat diserahkan kepada siapapun. Jadi kedaulatan tetap berada di tangan masyarakat atau rakyat. Maka sifat kekuasaan penguasa hanya sebagai pelaksana dari kehendak umum itu, penguasa hanya sekedar wakil rakyat. Oleh karena itu, apabila penguasa itu melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kemauan umum, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru.

Pemikiran Rousseau menganggap sangat jauh berbeda dengan pemikiran Hobbes, yang mengatakan bahwa kekuasaan raja itu bersifat mandiri dan mutlak. Sedangkan Rousseau menganggap bahwa raja itu berkuasa hanya sebagai wakil rakyat dan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, maka setiap waktu raja dapat diganti apabila tidak melaksanakan kepentingan rakyat.

Pemikiran Rousseau sangat memberi pengaruh yang cukup besar di negaranya dan menimbulkan pergolakan atau revolusi Perancis. Selain itu juga banyak muncul pemikiran-pemikiran baru tentang kekuasaan raja. Pemikiran Rousseau membawa konsekuensi pada kehidupan masyarakat di Perancis khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Konsekuensi adalah adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa. Ini berhubungan dengan boleh tidaknya rakyat itu berevolusi terhadap penguasa dan adanya paham bahwa yang berkuasa itu rakyat atau faham kedaulatan rakyat.

Berkaitan dengan pembentukan dan kekuadaan negara berdasarkan teori kontrak sosial menurut Rousseau negara merupakan produk dari perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara. Negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan. Kedaulatan negara akan tetap abash selama negara menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum. Bila menyimpang dari kehendak rakyat atau kemauan umum, kedaulatan negara akan mengalami krisis. Dari segi ini, teori negara berdasarkan kontrak sosial merupakan antitesis terhadap hak-hak ketuhanan raja.

Kekuasaan negara yang merupakan manifestasi dari penyerahan hak, kebebasan dan kekuasaan serta kemauan individu haruslah dilihat secara kolektif dan sebagai suatu lembaga politik yang utuh. Meskipun demikian, setiap individu masyarakat merupakan subjek harus dilihat sebagai suatu entitas individual bukan sebagai entitas kolektif.

Menurut Rousseau, negara yang memiliki keabsahan memerintah atas kehendak umum atau rakyat itu memiliki dua hal yaitu kemauan dan kekuatan. Yang dimaksud kemauan adalah kekuasaan legislatif sedangkan kekuatan adalah kekuasaan eksekutif. Dua bentuk kekuasaan ini harus bekerja sama secara harmonis apabila negara ingin menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa kerjasama dan keberadaan kedua lembaga itu negara tidak bisa berbuat apa-apa. Gagasan Rousseau mengenai negara dan kekuasaan merupakan refleksi kritisnya atas sistem kenegaraan yang berlaku pada masa itu. Pada masa itu, penguasa mengklaim Geneva sebagai sebuah republik, negara sangat mementingkan kedaulatan rakyat dan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaannya. Tetapi dalam kenyataannya negara Geneva adalah sebuah negara yang dikuasai oleh segelintir keluarga bangsawan (aristokrat) dan kekuasaannya bersifat turun- temurun.

 

 

Bentuk Negara Ideal 

Ketika berbicara mengenai bentuk-bentuk negara maka kidak akan lepas dari membicarakan tentang penguasa atau pemengang kekuasaan dan terdiri dari beberapa orang. Artinya apakah kekuasaan itu ada pada seorang raja atau kekuasaan itu ada pada golongan aristokrat dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan kekuasaanya tu pada rakyatnya. Ada beberapa hal yang diungkapkan Rousseau tentang bentuk-bentuk negara ini yaitu :

  • Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu ada pada seorang raja sebagai wakil dari rakyat, maka ini adalah monarki
  • Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan dua orang atau lebih dan mereka itu baik sifatnya, maka ini adalah aristokrasi
  • Apabila kekuasaan nagara dan kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan rakyat yang juga baik sifatnya, maka ini adalah demokrasi.

Menyusun atau mengangkat pemerintah atau penguasa bukanlah berdasarkan suatu perjanjian masyarakat, yang berdasarkan itu hanyalah berkumpulnya rakyat menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Sebab penyusunan atau pengangkatan pemerintah atau penguasa itu ditentukan oleh rakyat dengan suatu undang-undang, demikian pula bentuk daripada pemerintahan tersebut. Dengan demikian, oleh karena rakyatlah yang berdaulat, maka tidaklah mengherankan kalau apa yang telah ditentukan tadi artinya dalam pengangkatan pemerintahan rakyat dapat menarik kembali atau menarik kekuasaan yang telah diberikan kepada penguasa jika penguasa melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kehendak umum.

Menurut Rousseau, pemerintahan adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Pemerintahan merupakan badan yang terdiri dari kalangan governors, prince atau magistrates dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum serta menjaga kebebasan sipil dan politik rakyat. Menganai pemerintahan Rousseau lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah menerima dari para penguasa perintah-perintah yang diberikan kepada rakyat. Dan jika negara harus dalam keseimbangan yang baik, penting, semua hal untuk dipertimbangkan, bahwa produk dan kekuasaan pemerintah yang ada pada dirinya sama dengan produk dan kekuasaan warga negara yang berkuasa dalam satu sisi dan menjadi subjek di sisi lain. Disini terlihat bahwa Rousseau menganggap adanya kaitan erat antara pemerintahan, negara, rakyat dan kedaulatan.

Berbicara mengenai bentuk ideal dari suatu negara menurut Rousseau semua bentuk negara dapat dikatakan baik ketika penguasa yang memegang kekuasaan itu benar-benar mengutamakan kepentingan umum atau kemauan umum dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari kemauan umum tersebut.

Good Governance

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis serta bertanggung jawab, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

  1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik;
  2. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance guna memperkuat pelaksanaan otonomi  daerah;
  3. Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah;
  4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat;
  6. Meningkatnya keamanan, ketertiban  dan perlindungan masyarakat;
  7. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Meningkatnya fungsi komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang didukung oleh  keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Tetapi dalam kenyataanya banyak hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip governance, apalagi masalah birokrasi di Indonesia.

               Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Saat ini reformasi memasuki tahun ke delapan, sejak orde baru tumbang pada 1998. Era reformasi menjadi tumpuan harapan banyak kalangan agar kondisi republik yang penuh kemajemukan ini menjadi lebih cerah pada masa akan datang. Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka.

Berawal dari kebobrokan sistem birokrasi yang dijalankan pada era orba, munculnya era reformasi menjadi pemantik bagi munculnya perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Era reformasi dalam semua sistem pemerintahan diawali dengan dibuatnya UU no 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, yang menyebabkan bergesernya paradigma pembangunan dari sentralistis menjadi desentralistis. Ini yang kemudian diturunkan pada tingkatan bawah, termasuk dalam hal sistem pelayanan publik yang mengatur lebih rinci mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan. Yang kemudian diperbaiki dengan UU no 32 tahun 2004 yang merubah tata pemerintahan yang ada, dengan penguatan peran wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan pelayanan publik yang mengacu pada aturan otonomi daerah, mengisyaratkan adanya penyelenggaraan good governance dari tingkat pusat hingga kelurahan. Otokritik birokrasi era orba, menjadi pemicu bergulirnya good governance bagi pendukung pertumbuhan pembangunan era reformasi. Aturan mengenai tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah menjadi bahan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan lembaga politik yang ada di pusat atau di daerah.

Permasalahan birokrasi yang terjadi dengan ditambah fungsinya membuat posisi birokrasi semakin dituntut memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pola rekruitmen yang terjadi dalam sebuah aparat pemerintahan agar lebih selektif, karena era keterbukaan dan kecepatan teknologi seperti saat ini, model birokrasi yang lama dirasa sudah tidak sesuai, seperti adanya budaya kolusi dalam hal rekruitmen birokrat. Upaya pembersihan birokrasi dari unsur-unsur yang menghambat birokrasi, harus segera dilakukan karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik terus besar seiring dengan banyaknya fasilitas yang diperoleh birokrat dalam menjalankan tugasnya.

Rentannya para birokrat melakukan penyelewengan tugas dan tanggungjawabnya, diperlukan sebuah usaha pengawasan dari lembaga independen dengan mengacu pada kaidah hirarkis yang ada pada sistem birokrasi, sebab ikatan hirakis ini tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi berjalan atau tidaknya sebuah tugas birokrasi. Upaya perbaikan birokrasi secara keseluruhan diperlukan bagi terlaksananya sebuah good governance yang terus mengalami perkembangan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang baik. Dan untuk itu prinsip-prinsip good governance harus di tegakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang ideal. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance yang harus di perhatikan juga untuk menciptakan birokrasi ideal adalah;

  1. 1.      Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

  1. 2.      Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

  1. 3.      Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

  1. 4.      Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

  1. 5.      Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

  1. 6.      Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

  1. 7.      Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. [2]

Kontekstual Kepemimpinan Nasional

Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD 1945) dan Tujuan Nasional sebagaimana dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, diperlukan Strategi Nasional.

Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika Iingkungan strategis (internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma baru yang berkembang. Proses bagaimana strategi nasional dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagai faktor, yang terpenting adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya. Contoh spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah paradigma baru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu: otonomi daerah, good governance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagai bentuknya.

Secara konseptual, bagaimana good governance menuju cita-cita nasional pada akhirnya akan tergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang efisien, mendasarkan diri pada prinsip-prinsip good governance dalam dinamika tantangan dan perkembangan yang dihadapi.

Pilar-pilar Good Governance

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d. Menegakkan HAM
e. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja

c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
e. Memelihara lingkungan hidup
f. Menaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e. Mengembangkan SDM
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan good government di indonesia untuk saat ini masih terlalu sulit karena Birokrasi indonesia pada saat ini masih mencerminkan sebuah birokrasi yang masih bersifat kaku, dimana terjadi cerminan bahwa birokrasi yang semestinya mencerminkan kepentingan-kepentingan umum lebih banyak tidak mengindahkan muatan moralitas. Hal ini disebabkan karena birokrasi saat ini masih terikat dengan seperangkat aturan yang membuat birokrasi menjadi tidak efektif dan tidak inovatif.

Masih adanya sistem hierarki kekuasaan yang dibalut dengan sistem patrimonial dimana membuat birokrasi kampus menjadi tidak berani mengambil keputusan sebelum mendapatkan izin dari hierarki atas yang membuat menjadi tidak berkembang dan akhinya hanya menjadi alat hegemoni kekuasaan.

Dan untuk perwujudan good governance sendiri juga masih memerlukan banyak pembenahan dimana prinsip-prinsip good governance sendiri belum terlaksana dengan baik sehingga mewujudkan birokrasi yang ideal akan sulit.

Dengan demikian maka good governance ala Indonesia, didefinisikan sebagai praktek penyelerenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggungjawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksi dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu :

1)      Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif, dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi;

2)      Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan), pemisahaan eksekutif dan legislatif daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI;

3)      Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembang

dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan.

4)      Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local,

menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama wilayah / antar daerah.

 

 

 

Daftar Pustaka

Arif, Saiful. 2001. Birokrasi Dalam Polemik. Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR

http://www.transparansi.or.id

Kencana, Syafiie, Inu, 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung

Musanef, Sistem pemerintahan Indonesia. Gunung agung Jakarta, 1985

Nugroho, Riant. 2003, Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Jakarta; Gramedia.

Thoha, Miftah. 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

 

 

 

 


[1] Lihat dalam, Pemikiran Karl Marx, Franz Magnis Suzeno, hlm 8.

~ oleh KORDINATOR BEM KOMISARIAT PANGANDARAN pada Juni 20, 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: