HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN

•Juni 24, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAN

Dalam kehidupan masyarakat kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan istrumen pembentukan hukum (law making), tapi juga istrumen penegakan hukum (law enforcement). Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat dikatakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun pelaksanaannya. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan oleh batas-batasnya oleh hukum.

Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan dalam hal legislasi kekuasaan dan penegakan hukum dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmaja dalam suatu ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” ungkapan tersebut,mengandung arti hukum dan kekuasaan adalah kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Dari apa yang dikemukakan diatas,memaksa kita untuk mencoba menyalami lebih jauh fenomena kekuasaan yang demikian pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat itu. Apakah hakikat dari kekuasaan itu?

Kekuasaan sering bersentuhan sama dengan kekuatan fisik (termasuk senjata) dan bahwa kekuasaan itu dimiliki oleh orang yang berwenang. Karena itu dikatakan bahwa kekuatan fisik (force) dan wewenang resmi (formal authority) merupakan dua sumber dari kekuasaan. Dapatkah kita lalu katakan bahwa kekuasaan itu adalah sama dengan wewenang dan kekuatan?
Jawabannya adalah tidak, sebab walaupun bagi suatu angapan yang terbatas tentang kekuasaan, . Adakalanya orang yang formal mempunyai wewenang dan nyata mempunyai kekuatan fisik dalam keadaan-keadaan tertentu dalam kenyataan tidak memiliki atau tidak (dapat) melaksanakan kekuasaannya. Wewenang formal dan kekuatan fisik bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Kekuasaan itu adalah fenomena yang aneka ragamnya bentuknya (polyform) dan banyak macam sumbernya. Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam pelbagai bentuk itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain

Esensi Kekuasaan dan Hukum

  1. A.    Esensi Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal diantara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyan dimensi,maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologis, dan hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.

Max Weber . mengemukakan bahwa “Kekuasaan adalah kemampuan untuk,dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekali pun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.”kekuasaan yang dikemukakan weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikiran lain misalnya,Strausz-Hupe. Mendefinisakan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain”.

C.Wright Mills. “Kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”.
Talcot Parsons. kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapun yang menegakkanya. Pengertian ini menitikberatkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kekuasaan menurut pengamatan sejarah. mempunyai suatu sifat khas, yakni ia cenderung untuk meransang yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Kekuasaan yang demikian, tidak dapat bertahan lama karena perlawanan (sebagai kebalikan dari dukungan) akan bertambah sedemikian rupa sehingga tidak akan dapat dikendalikan lagi dengan kekuatan senjata. Hal ini jelaskan dinyatakan oleh Talleyrand. yang mengatakan bahwa:”banyak yang dapat kita lakukan dengan ujung bayonet, kecuali duduk diatasnya”.
Kekuasaan itu sendiri (an sich) tidak baik atau buruk, bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Ia merupakan suatu unsur yang muklak bagi kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan setiap bentuk organisasi yang teratur. Akan tetapi karenan sifat-sifat dan hakikatnya, kekuasaan itu untuk dapat bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya. Untuk itu kita membutuhkan hukum.Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan Negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidak seimbangan diantara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik dimana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya. Selain kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial dan budaya, pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Kekuasaan diartikan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (termasuk pranata lain) yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut.
B. Esensi Hukum

Para ahli hukum dalam pandangan mereka mengemukakan tentang hukum berbeda satu sama lain. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam empak kelompok.
Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya Viktor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofi karena nilai -nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum.

Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”
Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan
Keempat, Hukum diartikan sebagai kenyataan (das sein) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan (das sein) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaanti aturan-aturan hukum.
Sekalipun dalam pembahasan diatas telah dikemukakan berbagai kesulitan untuk merumuskan hukum dalam satu definisi yang dapat diterima secara universal oleh semua kalangan, tetapi di kalangan pakar hukum, terdapat dua pendapat.

a. Pendapat umum dikalangan hukum, adalah bahwa tidak berarti suatu upaya pendefinisian hukum merupakan upaya yang tak ada manfaatnya. Sekalipun disadari bahwa tidak ada seorang yuris pun yang mampu merumuskan hukum secara tuntas dan lengkap, namun keberadan suatu definisi, khususnya bagi kalangan hukum, merupakan hal yang tak mungkin dibantah. Menurut pandangan pertama ini usaha-usaha untuk membuat suatu definisi yang tepat, akan tetap merupakan aspek yang penting di dalam ilmu hokum

b. Pendapat kedua, yang merupakan pendapat yang sangat original dari Lon L. Fuller (1902-1978) bagi Fuller, karena maksud dibuatnya hukum adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi interaksi sosial (a framework for social interactions), yang merupaya untuk menjadikan tingkah laku manusia sebagai subjek pengaturan (as the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules), maka Fuller menawarkan pendiriannya yang menolak pendifinisian hukum (a nondefinition of law). Jadi, secara sadar Fuller memang tidak menyinggung tentang keberadaan sanksi-sanksi, sebab sepenuhnya kekuasaan hukum bersumber dari fakta ketaatan warga negara yang memperoleh keuntungan karena mengikuti hukum. Hukum mengizinkan warga negaranya untuk meningkatkan kebebasan mereka, dengan membuat inovasi-inovasi yang memungkinkan di dalam stuktur bisnis dan komersial, yang sebaiknya dengan seluruh aspek kehidupan keseharian mereka.Secara singkat karakter hukum menurut Lon L Fuller adalah:

a.Generality (bersifat umum), b. Promulgation (diumumkan), c.Nonretroactive (tidak berlaku surut), d.Clarity (jelas),e. Noncontradictory (tidak berlaku surut), f. Requiring only the possible in the way of conduct (membutuhkan hanya cara-cara yang dimungkinkan untuk dilakukan, bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, g. Constancy through time (konstan sepaanjang waktu), g. Congruence between official action and declared rule (kesesuaian antara tindakan pejabat resmi dengan aturan yang diumumkan)

Hubungan Hukum dan Kekuasaan

Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri, Menurut Lassalle, konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara” Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercrona tak lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, dia mengingatkan “kekerasan fisik atau pemaksaan” sebagai demikian sama sekali tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh. Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, naun kekuasaan tidak identik dengan hukum. Van Apeldron mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi ini berarti bahwa hukum tidak bahwa hukum tidak lain daripada kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak seanya hukum. “Might is not right” pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu. Kedua, adalah bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat diantara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal (timbal balik) Mahmud MD, hubungan kausalitas antara antara hukum dan politik atau tentang pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum maka ada 3 macam menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintekrasi dan bahkan saling bersaingan, Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan) atau para idealis berpengang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut das sein (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam perbuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum).
Fungsi Kekuasaan terhadap Hukum

Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang (law making). Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif (legislatif power), yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang berasal dari pemikiran John Locke dan Montesquieu. Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara, terdapat konvergensi kekuasaan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli parlemen, tapi kerjasama antara parlemen dan pemerintah. kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan (eksekusi) putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyak artinya bagi pengorganisasian kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan kewenangan kejaksaan dan pengadilan.
Fungsi hukum terhadap Kekuasaan Hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas. Namun yang sering menjadi masalah adalah bila kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak patut, dan tidak adil. Hal itu sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yaitu pengakuan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan. Hukum adalah instrumen untuk mengatur kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan ambiquitas dan paradoksal di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada atau antara kekuasaan pejabat yang satu dengan kekuasaan pejabat yang lain. Adanya kekuasaan yang ambiquitas dan paradoks bukan hanya akan menimbulkan ketidakjelasan wewenang dan pertanggungjawabannya, tapi juga akan melahirkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian hukum.Hukum adalah alat untuk membatasi kekuasaan.Pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan atau pada satu lembaga.
Penutup
Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini:
Pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan, dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada dibawah kotrol kekuasaan
Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada dibawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Konsep itu dirumuskan dalam terminology supremasi hukum (supreme of law)

Ketiga, ada hubungan timbale balik (simbiotik) antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominative dimana yang satu dominan atau menjadi factor determinan terhadap yang lain, tapi hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, artinya hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan sebaliknya hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan.

Sistem Pengawasan DPRD

•Juni 24, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

SISTEM PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang unik di dalam ketatanegaraan kita, UU No. 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan; bahwa DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah, unsur pemerintah(an) daerah lainnya adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah.  Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD merupakan bagian manajemen pemerintahan daerah untuk mencapai tutuannya. Sedangkan kedudukan lainnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umun dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai representasi rakyat di propinsi, maupun kota/Kabupaten.  Kedudukan yang unik ini membawa problematika dalam memposisikan kedudukannya, yang seakan bukan lembaga politik dan bukan eksekutif yang mengendalikan pemerintahan.

Lalu, Sejalan dengan prinsip manajemen, adanya peran perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban, maka diperlukan mekanisme pengawasan, agar hal-hal yang tidak dinginkan dalam pencapaian, terdeksi lebih dini dan diambil tindakan koreksi yang tepat.  Manajemen pengawasan di pemerintahan daerah ini, seharusnya DPRD menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, yang selanjutnya tidak timbul kasus-kasus yang dapat merugikan kerugian daerah dan/atau yang akan berindikasikan tindakan terjadinya korupsi. Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah; DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Pertanyaanya Sejauh mana dengan kedudukan yang unik dan amanah undang-undang DPRD diposisikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

 

Comptroller

Pengawasan berkonotasi “embedeed” atau melekat dalam sistem, jadi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagi suatu siklus manajemen dan dalam siklus tahun anggaran. Pengawas atau “comptroller”, berasal pada abad ke 15, tatkala transakasi perdagangan yaituorang-orang yang mengkontrol bukti-bukti pembukuan, sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pemodal. Berbeda dengan Akuntan yang pada awalnya orang yang dibutukan untuk menyusun pelaporan transaksi pemilik modal. Dari pengertian ini, arti melekat pada sistem, dan definisi pengertian yang diamanatkan undang-undang di atas, menjadi acuan, pengawasan apa yang dilakukan oleh DPRD, atau menjadi “comptroller”. Bukan yang dimaksud sebagai seorang Akuntan, yang memahami proses pembukuan sehingga dan/dapat beprofesi sebagai pemeriksa atau auditor. Siapa pemilik modal pemerintahan daerah, tentu adalah rakyat yang direpresentasikan dalam pemilihan umum melalui lembaga perwakilan rakyat, DPRD.

Filosopi Pengawasan yang utama, bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah, bukan mencari-cari kesalahan.  Untuk itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD peran “Comptroller” dimulai sejak perencanaan musrenbang, perhatikan Permendagri 54 Tahun 2010. Segala bentuk sumber daya DPRD dirahkan untuk mendampingi, memberikan pertimbangan, mengarahkan keterlibatan masyarakat, yang merupana konstituen kelembagaan yang diwakili. Walaupun musrenbang masih merupakan “make up” pembangunan sebagai jargon “Bottom up planning”,   Apa yang diharapkan dari pemerhatian musrenbang, pertama, sebagai alat perkawinan antara hasil Kunjungan kerja dan rencana apa yang akan di buat pemerintah daerah, untuk persiapan pra Rencana APBD tahun berikutnya. Selalu berfikir solusi atau cari jalan keluar, dan hindari kepentingan yang berlebihan, antara kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah, dan kepentingan Anggota DPRD. Kedua“Money follow Function”, antara lain; daftar kegiatan dimulai dari hasil musrenbang. Pemerhatian daftar kegiatan dimaksud, agar dipersiapkan ”early warning system” karena setiap kegiatan harus ada uang, ada uang harus ada kegiatan, tidak ada yang boleh terlewati dalam susunan/tatanan pemikiran dari Renstra, program, fungsi dan berakhir kepada proses penyusunan rencana kegiatan, kinerja dan Anggaran per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peran “Comptroller” atas Pelaksanaan APBD; ini yang menarik dan dimaksud salah satu unsur, bahwa DPRD merupakan SKPD, yang harus mempunyai renstra, ada Pengguna Anggaran, dan pejabat pengelola keuangan daerah, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang artinya; secara individu atau kolegial, DPRD diminta pertanggungajwabannya dalam mencapai tujuan dan penggunaan alokasi dana. Apabila DPRD ingin berhasil dalam fungsi pengawasan. Sekretariat Dewan DPRD harus lebih baik dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap alokasi dana yang disiapkan. Cukup, menjadi catatan hitam bagi sejarah DPRD keperiodean 1999-2004, dimana banyak anggota dewan yang bermasalah hukum setelah berakhir pengabdiannya.

Penguatan pengawasan DPRD adalah membuat kerangka waktu Evaluasi dan Monitoring.  Apakah Evaluasi perlu secara teknis? Tidak perlu, cukup dengan memahami siklus pelaporan dan pertanggungjawaban, ikuti yang diminta oleh peraturan dan undang-undang. Siklus itu terdiri, kapan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dan kinerja, lihat PP 8 Tahun 2006, bulan Februari seluruh SKPD, maupun sekretariat daerah berkewajiban menyiapkan laporan dimaksud. PP 3 Tahun 2007 kewajiban daerah menyusun Laporan Keterangan dan Pertangguingjawaban Daerah (LKPD), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah (LPPD) dan Informasi LPPD pada akhir bulan Maret, yang ditindak lanjuti 1 (satu) bulan kemudian, dengan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun lalu. Rekomendasi ini biasanya berbentuk “list of problem” dan harus selalu didampingi “list of solution”. Kerangka memahami siklus monitoring, lebih menyangku kepada teknis penatausahaan keuangan daerah, seperti memahami teknis pelaksanaan anggaran bendahara dan teknis pelaksanaan akuntansi. Pada kaitan ini, kerangka dimaksud adalah, mengetahui tentang kewajiban bendahara untuk melaporkan penggunaan anggaran setiap tanggal 10 tiap bulan, minimal, melalui staf ahli DPRD dewan  mempunyai “list of reporting” dan mengetahui mana saja, bendahara SKPD yang lalai dan tidak tertib. Demikian juga, monitoring terhadap siklus akuntansi yang akhir dari siklus ini, adalah laporan Semesteran, yang dapat digunakan sebagai prognosis APBDP, dan laporan keuangan daerah yang terdiri dari Neraca, laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Akuntansi merupakan muara dari segala bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah, yang berujung terhadap opini BPK, sebagai Auditor Negara. Evaluasi dan monitoring membutuhkan staf ahli dan mekanisme kerja dengan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan daerah yang harus dibangun.

Negara ini, melalui UUD 1945 mengamanatkan bahwa lembaga pemeriksa, untuk menjamin indepedensi, terpisah dari fungsi eksekutif dan yudikatif, maka dibentuklah UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.  Pertanggungjawaban pemerintahan daerah adalah Laporan keuangan daerah yang audited/ atau sudah diberikan opini oleh BPK, yang merupakan akhir perjalanan panjang musrenbang, pengesahan APBD,  dan penatausahaan.  Hal ini, membuktikan bahwa satu dan lainnya, dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah satu dan lainnya. DPRD selain, mefokuskan kepada proses kegiatan internal pemerintahan daerah, seperti yang dijelaskan di atas,  juga membangun  hubungan secara kelembagaan dengan BPK dan pemangku pengawas internal lainnya. Oleh karena itu, hubungan DPRD dan BPK yang perlu diperhatikan adalah, pertama, Kedudukan DPRD harus dilihat sebagai lembaga politik, dimana fungsi pengawasannya, dilengkapi dengan instrumentasi Hak Angket, Hak Interplasi dan Hak menyatakan pendapat. Sinergitas positip atau negatif, peran pengawasan di antara keduanya, bisa berdampak terhadap harmonisasi dan disharmonisasi  penyelenggaran pemerintahan di daerah. DPRD adalah lembaga representasi rakyat, dan BPK adalah lembaga yang dimanatkan Undang-Undang, sesuatu kekuatan yang dahsyat untuk meningkatkan peran“Comptroller” DPRD di daerah. Persoalan ini hubungan ini, adalah perlu dikaji ulang dan tindak lanjut MOU antara BPK dengan DPRD yang ada, sehingga efektif dan memenuhi peran dan kedudukan masing-masing. Kedua, Hubungan dengan pengawas internal lainnya, sangat diperlukan, untuk menunjang fungsi pengawasan DPRD berjalan secara efektif dan efisien, antara lain membangun hubungan dengan Inspektorat secara berjenjang dan BPKP. Komunikasi yang baik di antara lembaga pengawas internal, membuat mudah tugas sebagai“Comptroller”, tugas DPRD menyatukan bentuk kepentingan pemangku pengawasan, membumikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Permendagri 13 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, adalah suatu keharusan.

 

Tertib Administrasi

Membangun mind set “Akhir dari proses kegiatan, merupaka awal dari penyusunan kegiatan baru, adalah tugas seorang “Comptroller”. Seorang Pengawas adalah melekat dalam sistim, yang kita namai dengan pemerintahan daerah, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, buka seorang pengawas yang menanyakan detail kegiatan sampai dengan RAB. Namun bukan berarti tidak boleh mengetahu secara detail. Boleh, tetapi merupakan kumpulan akurasi adata yang dikumpulkan sebagai bahan “list of solution” . Pengawas harus lebih bersih dan kehati-hatiannya melebihi segala bentuk keinginannya. Pengawas memahami betul tentang Instrumentasi pengawasan seperti monitoring, evaluasi dan hubungan kelembagaan sesama pemangku pengawasan. DPRD dimana  sebagai lembaga wakil rakyat atau lembaga politik,  merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya, sebagai unsur DPRD baik propinsi maupun Kota/Kabupaten  merupakan alat bersama Kepala Daerah untuk mencapai tujuan daerah yaitu mensejahterakan rakyat, melalui pengawasan yang komprehensip agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Jadikan DPRD lembaga “Comptroller” bukan jadi Auditor, Bangun daerah, NKRI maju,

Ekologi Pemerintahan

•Juni 20, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

BAB I

PENDAHULUAN

           

Latar belakang masalah

Pada hakikatnya, manusia tidak akan pernah dapat hidup hanya dengan dirinya sendiri, ketika manusia mulai membentuk kelompok dan tinggal dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mereka akan serta-merta menetapkan seorang pemimpin serta aturan-aturan yang mengikat kelompoknya itu. Ketika kelompok tersebut mulai berkembang dalam jumlah yang sangat besar dan memakan wilayah yang juga sangat besar, maka terbentuklah sebuah negara yang didalamnya tentu ada seperangkat alat pemerintahan.

Secara naluri, biasanya sekelompok besar manusia, dalam hal ini masyarakat, yang mendiami suatu negara akan menentukan sistem pemerintahan seperti apa yang cocok dengan kondisi dan situasi mereka pada saat itu. Sistem pemerintahan yang dianut pun biasanya sangat terpengaruh oleh paham yang dianut oleh mayoritas masyarakat, atau penguasa di negara tersebut.

Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Era reformasi menjadi tumpuan harapan banyak kalangan agar kondisi republik yang penuh kemajemukan ini menjadi lebih cerah pada masa akan datang. Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka.

Berawal dari kebobrokan sistem birokrasi yang dijalankan pada era orba, munculnya era reformasi menjadi pemantik bagi munculnya perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Era reformasi dalam semua sistem pemerintahan diawali dengan dibuatnya UU no 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, yang menyebabkan bergesernya paradigma pembangunan dari sentralistis menjadi desentralistis. Ini yang kemudian diturunkan pada tingkatan bawah, termasuk dalam hal system pelayanan publik yang mengatur lebih rinci mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan. Yang kemudian diperbaiki dengan UU no 32 tahun 2004 yang merubah tata pemerintahan yang ada, dengan penguatan peran wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan pelayanan publik yang mengacu pada aturan otonomi daerah, mengisyaratkan adanya penyelenggaraan good governance dari tingkat pusat hingga kelurahan. Otokritik birokrasi era orba, menjadi pemicu bergulirnya good governance bagi pendukung pertumbuhan pembangunan era reformasi. Aturan mengenai tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah menjadi bahan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan lembaga politik yang ada di pusat atau di daerah.

Masyarakat tentunya sangat mengharapkan adanya pemerintahan yang ideal bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, namun bagaimanakah pemerintahan yang ideal itu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Ilmu Pemerintahan

Berdasar disiplin ilmu, ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memnuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan.

Di negeri anglo saxon ilmu pemerintahan di anggap sebagai ilmu adsminitrasi negara selama beberapa dasawarsa. Karena memang sulit dicari perbedaanya antara kedua disiplin ilmu pengetahuan tersebut. Kendati pada pertengahan abad 20 ini di amerika serikat lahir ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin tersendiri dari ilmu pemerintahan umum, yang terutama mempelajari  kinerja internal dari aparat pemerintahan. Bila kita tanyakan kepada masyarakat Amerika serikat, apakah pemerintah di negeri tersebut mengurus masalah peternakan, perkebunan, perminyakan, dan lain-lain sebagaimana yang lihat layaknya di negara-negara berkembang, maka jawabannya adalah tidak. Karena pemerintah di negeri ini hanya menangani problema koordinasi. Sehingga dengan demikian ilmu pemerintahan tampak semakin dengan ilmu administrasi negara. Apalagi bila melihat bahwa ilmu pemerintahan dekat kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan sebagai usaha menggerak orang lain untuk tugas memerintah, maka kepemimpinan yang disepakati merupakan inti dari ilmu management dan ilmu administrasi, semakin memperdekat hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara. Ilmu pemerintahan bersikap pada pendekatan legalistik, empirik di lapangan dan formalistik.

Konsep Negara atau Pemerintahan ideal

Karl Marx

Pendapat mengenai pemerintahan yang ideal sangat beragam dan kondisional. Adalah Karl Marx, seorang pemikir dari Eropa Tengah, yang hasil pemikirannya bertahun-tahun kemudian dapat mengguncang dunia dan menjadi salah satu inti ajaran komunisme. ”Marxisme” adalah sebuah pemikiran brilliant dari Karl Marx yang merupakan hasil pengamatan dan penelitiannya selama bertahun-tahun terhadap negara nya, Jerman.

Pada saat Marx muda tengah mengenyam pendidikan di Universitas Berlin, Marx segera terpesona oleh filsafat Hegel. Dari Hegel, ia mencari jawaban atas pertanyaan yang menggerakannya, ’bagaimana membebaskan manusia dari penindasan politik reaksioner?[1]

Pemikiran Marx semakin berkembang setelah berkenalan dengan filsafat Feurbach. Sekarang Marx mengartikan bahwa ciri reksioner sebuah negara adalah sebagai ungkapan keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Yang kemudian menjadi pertanyaan Marx selanjutnya adalah, dimana dia harus mencari sumber keterasingan itu? Jawabanya ditemukan sesudah bertemu dengan kaum sosialis radikal di perancis. Di Paris, Marx menjadi yakin bahwa keterasingan paling dasar berlangsung dalam proses pekerjaan manusia. Sebenarnya pekerjaan adalah sebuah proses dimana manusia menemukan identitas dirinya. Tetapi sistem hak milik pribadi kapitalis menjungkirbalikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Melalui pekerjaan, manusia tidak menemukan, melainkan mengasingkan diri. Hal itu dikarenakan, karena sistem hak milik pribadi membagi masyarakat ke dalam para pemilik yang berkuasa dan para pekerja yang tereksploitasi. Manusia hanya dapat dibebaskan apabila hak milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh.

Karena itu Marx semakin memusatkan perhatiannya pada syarat-syarat penghapusan hak milik pribadi. Ia mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Marx sampai pada inti dasar ajarannya, bahwa faktor yang menentukan sejarah bukanlah politik atau ideologi, melainkan ekonomi.

Itulah sebabnya, Marx makin memusatkan studinya pada ilmu ekonomi, khususnya ekonomi kapitalistik. Studi itu membawa Marx pada kesimpulan bahwa ekonomi kapitalis pada akhirnya akan membawa kehancurannya sendiri. Karena Kapitalisme seluruhnya terarah pada keuntungan pemilik sebesar-besarnya, kapitalisme menghasilkan penghisapan manusia, pekerja, dan karena itu menghasilkan pertentangan kelas yang paling tajam. Karena itu produksi kapitalistik semakin tidak terjual karena semakin tak terbeli oleh massa buruh yang sebenarnya membutuhkannya. Kontradiksi internal sistem produksi kapitalis itulah yang akhirnya niscaya akan melahirkan revolusi kelas buruh yang akan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas.

Dari berbagai uraian diatas, dapat dikerucutkan, bahwa pemerintahan yang ideal menurut Karl Marx ialah, pemerintahan yang mana didalamnya tidak ada  pertentangan kelas, dan dimana semua hak milik pribadi atas alat-alat produksi diakui sebagai milik negara.

Jean Jacques Rousseau

Pemikiran Tentang “State Of  Nature”

Rousseau mengemukakan konsep keadaan alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan keadaan asli atau primitif ras manusia, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia yang ada dalam keadaan asli atau primitif itu dan untuk menjelaskan keadaan manusia yang hidup dalam masyarakat modern. Konsepnya mengenai keadaan alamiah tidak jauh berbeda dengan konsep keadaan alamiah yang dikemukakan oleh John Locke dan Hobbes yaitu suatu keadaan sebelum terbentuknya negara. Dalam keadaan ilmiah, lembaga-lembaga politik ataupun kekuasaan bersama belum terwujud. Manusia bertindak didorong oleh kecintaan pada diri sendiri yang membuatnya selalu berusaha menjaga keselamatan dirinya  dan naluri untuk memuaskan keinginan-keinginan manusiawinya.

Menurut Rousseau dalam keadaan alamiah manusia pada dasarnya baik. Manusia dalam keadaan alamiah bukanlah manusia yang suka perang, sebab tidak terdapat rasa benci, dendam dan iri hati pada dirinya. Kalau pun terjadi konflik, manusia cenderung menghindari perang. Keadaan alamiah dapat berubah menjadi keadaan perang apabila terjadi kesenjangan derajat manusia, baik karena perbedaan atas pemilikan atau pun posisi sosial. Dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebebasan mutlak. Mereka bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas apakah hal itu akan menyebabkan pertikaian dengan manusia lainnya. Kebebasan merupakan determinan yang membuat manusia menjadi manusia alamiah. Kebebasan menurut Rousseau adalah suatu keadaan tidak terdapatnya keinginan manusia untuk menaklukan sesamanya. Manusia merasa bebas dari rasa ketakutan akan kemungkinan terjadinya penaklukan atas dirinya, secara persuasif maupun kekerasan.

Rousseau menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dalam karya-karyanya terutama dalam Du Contrat Social, tetapi itu bukanlah berarti Rousseau menghendaki kebebasan yang tanpa batas yang menimbulkan anarki sosial. Menurut Rousseau orang yang merdeka (bebas) adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan, tetapi ia tidak menjadikan dirinya budak. Ia mematuhi kekuatan hukum tetapi bukan mematuhi manusia yang membuat hukum.

Teori Kontrak Sosial

Rousseau memperoleh gagasan tentang teori kontrak sosial dari para pemikir-pemikir pada zamannya. Misalnya dari Hobbes, Rousseau memperoleh gagasan tentang keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara atau kadaan alamiah. Teori kontrak sosial ini sangat berkaitan sekali dengan teori pembentukan dan kekuasaan negara. Menurut Rousseau negara merupakan produk dari perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara.

Menurutnya yang menjadi pokok dalam perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga karena itu semuanya dapat bersatu, akan tetapi meskipun demikian masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala. Pikiran inilah yang menjadi dasar dari semua pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran selanjutnya.

Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada ketuanya yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini ialah :

  1. Terciptanya kemauan umum atau volunte generale, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat itu. Inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.
  2. Terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft, yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang mempunyai kemauan umum, yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan yang tertinggi tadi, atau kedaulatan yang disebut kedaulatan rakyat.

Jadi dengan perjanjian masyarakat telah tercipta negara, ini berarti telah terjadi suatu peralihan dari keadaan bebas atau yang disebut keadaan alami kepada keadaan bernegara. Karena peralihan ini naluri manusia telah diganti dengan keadilan dan tindakan-tindakan yang mengandung kesusilaan, dan sebagai gantinya kemerdekaan alamiah serta kebebasan tanpa batas, mereka kini telah mendapatkan kemerdekaan yang dibatasi oleh kehendak atau kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kekuasaan tertinggi.

Kaitannya dengan suatu bentuk pemerintahan, menurut Rousseau kekuasaan raja adalah bersifat pinjaman, sebab pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka itu tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada raja,  tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat yang merupakan kesatuan tersendiri yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut Volonte generale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yng merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi yang dinamakan kedaulatan rakyat.

Menurut Rousseau masyarakat itu hanya dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa sedangkan kedaulatannya itu tidak dapat diserahkan kepada siapapun. Jadi kedaulatan tetap berada di tangan masyarakat atau rakyat. Maka sifat kekuasaan penguasa hanya sebagai pelaksana dari kehendak umum itu, penguasa hanya sekedar wakil rakyat. Oleh karena itu, apabila penguasa itu melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kemauan umum, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru.

Pemikiran Rousseau menganggap sangat jauh berbeda dengan pemikiran Hobbes, yang mengatakan bahwa kekuasaan raja itu bersifat mandiri dan mutlak. Sedangkan Rousseau menganggap bahwa raja itu berkuasa hanya sebagai wakil rakyat dan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, maka setiap waktu raja dapat diganti apabila tidak melaksanakan kepentingan rakyat.

Pemikiran Rousseau sangat memberi pengaruh yang cukup besar di negaranya dan menimbulkan pergolakan atau revolusi Perancis. Selain itu juga banyak muncul pemikiran-pemikiran baru tentang kekuasaan raja. Pemikiran Rousseau membawa konsekuensi pada kehidupan masyarakat di Perancis khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Konsekuensi adalah adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa. Ini berhubungan dengan boleh tidaknya rakyat itu berevolusi terhadap penguasa dan adanya paham bahwa yang berkuasa itu rakyat atau faham kedaulatan rakyat.

Berkaitan dengan pembentukan dan kekuadaan negara berdasarkan teori kontrak sosial menurut Rousseau negara merupakan produk dari perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara. Negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan. Kedaulatan negara akan tetap abash selama negara menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum. Bila menyimpang dari kehendak rakyat atau kemauan umum, kedaulatan negara akan mengalami krisis. Dari segi ini, teori negara berdasarkan kontrak sosial merupakan antitesis terhadap hak-hak ketuhanan raja.

Kekuasaan negara yang merupakan manifestasi dari penyerahan hak, kebebasan dan kekuasaan serta kemauan individu haruslah dilihat secara kolektif dan sebagai suatu lembaga politik yang utuh. Meskipun demikian, setiap individu masyarakat merupakan subjek harus dilihat sebagai suatu entitas individual bukan sebagai entitas kolektif.

Menurut Rousseau, negara yang memiliki keabsahan memerintah atas kehendak umum atau rakyat itu memiliki dua hal yaitu kemauan dan kekuatan. Yang dimaksud kemauan adalah kekuasaan legislatif sedangkan kekuatan adalah kekuasaan eksekutif. Dua bentuk kekuasaan ini harus bekerja sama secara harmonis apabila negara ingin menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa kerjasama dan keberadaan kedua lembaga itu negara tidak bisa berbuat apa-apa. Gagasan Rousseau mengenai negara dan kekuasaan merupakan refleksi kritisnya atas sistem kenegaraan yang berlaku pada masa itu. Pada masa itu, penguasa mengklaim Geneva sebagai sebuah republik, negara sangat mementingkan kedaulatan rakyat dan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaannya. Tetapi dalam kenyataannya negara Geneva adalah sebuah negara yang dikuasai oleh segelintir keluarga bangsawan (aristokrat) dan kekuasaannya bersifat turun- temurun.

 

 

Bentuk Negara Ideal 

Ketika berbicara mengenai bentuk-bentuk negara maka kidak akan lepas dari membicarakan tentang penguasa atau pemengang kekuasaan dan terdiri dari beberapa orang. Artinya apakah kekuasaan itu ada pada seorang raja atau kekuasaan itu ada pada golongan aristokrat dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan kekuasaanya tu pada rakyatnya. Ada beberapa hal yang diungkapkan Rousseau tentang bentuk-bentuk negara ini yaitu :

  • Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu ada pada seorang raja sebagai wakil dari rakyat, maka ini adalah monarki
  • Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan dua orang atau lebih dan mereka itu baik sifatnya, maka ini adalah aristokrasi
  • Apabila kekuasaan nagara dan kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan rakyat yang juga baik sifatnya, maka ini adalah demokrasi.

Menyusun atau mengangkat pemerintah atau penguasa bukanlah berdasarkan suatu perjanjian masyarakat, yang berdasarkan itu hanyalah berkumpulnya rakyat menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Sebab penyusunan atau pengangkatan pemerintah atau penguasa itu ditentukan oleh rakyat dengan suatu undang-undang, demikian pula bentuk daripada pemerintahan tersebut. Dengan demikian, oleh karena rakyatlah yang berdaulat, maka tidaklah mengherankan kalau apa yang telah ditentukan tadi artinya dalam pengangkatan pemerintahan rakyat dapat menarik kembali atau menarik kekuasaan yang telah diberikan kepada penguasa jika penguasa melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kehendak umum.

Menurut Rousseau, pemerintahan adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Pemerintahan merupakan badan yang terdiri dari kalangan governors, prince atau magistrates dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum serta menjaga kebebasan sipil dan politik rakyat. Menganai pemerintahan Rousseau lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah menerima dari para penguasa perintah-perintah yang diberikan kepada rakyat. Dan jika negara harus dalam keseimbangan yang baik, penting, semua hal untuk dipertimbangkan, bahwa produk dan kekuasaan pemerintah yang ada pada dirinya sama dengan produk dan kekuasaan warga negara yang berkuasa dalam satu sisi dan menjadi subjek di sisi lain. Disini terlihat bahwa Rousseau menganggap adanya kaitan erat antara pemerintahan, negara, rakyat dan kedaulatan.

Berbicara mengenai bentuk ideal dari suatu negara menurut Rousseau semua bentuk negara dapat dikatakan baik ketika penguasa yang memegang kekuasaan itu benar-benar mengutamakan kepentingan umum atau kemauan umum dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari kemauan umum tersebut.

Good Governance

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis serta bertanggung jawab, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

  1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik;
  2. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance guna memperkuat pelaksanaan otonomi  daerah;
  3. Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah;
  4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat;
  6. Meningkatnya keamanan, ketertiban  dan perlindungan masyarakat;
  7. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Meningkatnya fungsi komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang didukung oleh  keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Tetapi dalam kenyataanya banyak hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip governance, apalagi masalah birokrasi di Indonesia.

               Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Saat ini reformasi memasuki tahun ke delapan, sejak orde baru tumbang pada 1998. Era reformasi menjadi tumpuan harapan banyak kalangan agar kondisi republik yang penuh kemajemukan ini menjadi lebih cerah pada masa akan datang. Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka.

Berawal dari kebobrokan sistem birokrasi yang dijalankan pada era orba, munculnya era reformasi menjadi pemantik bagi munculnya perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Era reformasi dalam semua sistem pemerintahan diawali dengan dibuatnya UU no 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, yang menyebabkan bergesernya paradigma pembangunan dari sentralistis menjadi desentralistis. Ini yang kemudian diturunkan pada tingkatan bawah, termasuk dalam hal sistem pelayanan publik yang mengatur lebih rinci mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan. Yang kemudian diperbaiki dengan UU no 32 tahun 2004 yang merubah tata pemerintahan yang ada, dengan penguatan peran wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan pelayanan publik yang mengacu pada aturan otonomi daerah, mengisyaratkan adanya penyelenggaraan good governance dari tingkat pusat hingga kelurahan. Otokritik birokrasi era orba, menjadi pemicu bergulirnya good governance bagi pendukung pertumbuhan pembangunan era reformasi. Aturan mengenai tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah menjadi bahan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan lembaga politik yang ada di pusat atau di daerah.

Permasalahan birokrasi yang terjadi dengan ditambah fungsinya membuat posisi birokrasi semakin dituntut memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pola rekruitmen yang terjadi dalam sebuah aparat pemerintahan agar lebih selektif, karena era keterbukaan dan kecepatan teknologi seperti saat ini, model birokrasi yang lama dirasa sudah tidak sesuai, seperti adanya budaya kolusi dalam hal rekruitmen birokrat. Upaya pembersihan birokrasi dari unsur-unsur yang menghambat birokrasi, harus segera dilakukan karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik terus besar seiring dengan banyaknya fasilitas yang diperoleh birokrat dalam menjalankan tugasnya.

Rentannya para birokrat melakukan penyelewengan tugas dan tanggungjawabnya, diperlukan sebuah usaha pengawasan dari lembaga independen dengan mengacu pada kaidah hirarkis yang ada pada sistem birokrasi, sebab ikatan hirakis ini tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi berjalan atau tidaknya sebuah tugas birokrasi. Upaya perbaikan birokrasi secara keseluruhan diperlukan bagi terlaksananya sebuah good governance yang terus mengalami perkembangan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang baik. Dan untuk itu prinsip-prinsip good governance harus di tegakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang ideal. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance yang harus di perhatikan juga untuk menciptakan birokrasi ideal adalah;

  1. 1.      Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

  1. 2.      Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

  1. 3.      Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

  1. 4.      Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

  1. 5.      Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

  1. 6.      Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

  1. 7.      Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. [2]

Kontekstual Kepemimpinan Nasional

Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD 1945) dan Tujuan Nasional sebagaimana dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, diperlukan Strategi Nasional.

Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika Iingkungan strategis (internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma baru yang berkembang. Proses bagaimana strategi nasional dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagai faktor, yang terpenting adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya. Contoh spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah paradigma baru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu: otonomi daerah, good governance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagai bentuknya.

Secara konseptual, bagaimana good governance menuju cita-cita nasional pada akhirnya akan tergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang efisien, mendasarkan diri pada prinsip-prinsip good governance dalam dinamika tantangan dan perkembangan yang dihadapi.

Pilar-pilar Good Governance

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d. Menegakkan HAM
e. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja

c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
e. Memelihara lingkungan hidup
f. Menaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e. Mengembangkan SDM
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan good government di indonesia untuk saat ini masih terlalu sulit karena Birokrasi indonesia pada saat ini masih mencerminkan sebuah birokrasi yang masih bersifat kaku, dimana terjadi cerminan bahwa birokrasi yang semestinya mencerminkan kepentingan-kepentingan umum lebih banyak tidak mengindahkan muatan moralitas. Hal ini disebabkan karena birokrasi saat ini masih terikat dengan seperangkat aturan yang membuat birokrasi menjadi tidak efektif dan tidak inovatif.

Masih adanya sistem hierarki kekuasaan yang dibalut dengan sistem patrimonial dimana membuat birokrasi kampus menjadi tidak berani mengambil keputusan sebelum mendapatkan izin dari hierarki atas yang membuat menjadi tidak berkembang dan akhinya hanya menjadi alat hegemoni kekuasaan.

Dan untuk perwujudan good governance sendiri juga masih memerlukan banyak pembenahan dimana prinsip-prinsip good governance sendiri belum terlaksana dengan baik sehingga mewujudkan birokrasi yang ideal akan sulit.

Dengan demikian maka good governance ala Indonesia, didefinisikan sebagai praktek penyelerenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggungjawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksi dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu :

1)      Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif, dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi;

2)      Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan), pemisahaan eksekutif dan legislatif daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI;

3)      Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembang

dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan.

4)      Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local,

menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama wilayah / antar daerah.

 

 

 

Daftar Pustaka

Arif, Saiful. 2001. Birokrasi Dalam Polemik. Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR

http://www.transparansi.or.id

Kencana, Syafiie, Inu, 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung

Musanef, Sistem pemerintahan Indonesia. Gunung agung Jakarta, 1985

Nugroho, Riant. 2003, Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Jakarta; Gramedia.

Thoha, Miftah. 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

 

 

 

 


[1] Lihat dalam, Pemikiran Karl Marx, Franz Magnis Suzeno, hlm 8.

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

•Juni 18, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

AKTULISASI NILAI KETUHANAN

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

  1. I.                    PENDAHULUAN.

Perkataan Ketuhanan berasal dari Tuhan.Siapakah Tuhan itu? Jawaban kita ialah Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya, Esa dalam zatNya, dalam sifatNya maupun dalam perbuatanNya.
Pengertian zat Tuhan disini hanya Tuhan sendiri yang Maha Mengetahui, dan tidak mungkin dapat digambarkan menurut akal pikiran manusia, karena zat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya yang perbuatan-Nya tidak mungkin dapat disamakan dan ditandingi dengan perbuatan manusia yang serba terbatas.Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh keberadaan daripada makhluk hidup dan siapapun, sedangkan sebaliknya keberadaan daripada makhluk dan siapapun justru disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan adalah prima causa, yaitu sebagai penyebab pertama dan utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain.Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan diantara makhluk ciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini ialah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainNya adalah terbatas. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:

a.Pembukaan UUD 1945 aline ketiga, yang antara lain berbunyi:“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …. “Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak menganut paham maupun mengandung sifat sebagai negara sekuler.Sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.

b.Pasal 29 UUD 1945(1)Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa(2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anti agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dan dihidupsuburkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh doleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntunan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.Untuk senantiasa memelihra dan mewujudkan 3 model kerukunan hidup yang meliputi :

1.Kerukunan hidup antar umat seagama

2.Kerukunan hidup antar umat beragama

3.Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah.

Tri kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan bangsa. Di dalam memahami sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya para pemuka agama senantiasa berperan di depan dalam menganjurkan kepada pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya, misalnya : bagi yang beragama Islam senantiasa berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, bagi yang beragama Kristen (Katolik maupun Protestan) berpegang teguh pada kitab sucinya yang disebut Injil, bagi yang beragama Budha berpegang teguh pada kitab suci Tripitaka, bagi yang beragama Hindu pada kitab sucinya yang disebut Wedha.

Sila ke I, Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dan Sila II sampai dengan Sila V.

  1. II.                  PEMBAHASAN MASALAH.

Pengamalan Sila kesatu yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat sekitar meliputi berbagai bidang, terutama kalau kita tinjau menurut Agama yang menjadi mayoritas lingkungan masyarakat yaitu menurut ajaran agama Islam, antara lain:

2.1.  Bidang Keagamaan.

Menyangkut bidang keagaaman itu sendiri, masyarakat kita sudah tidak meyakini apa yang menjadi tuntunan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan serta kewajiban yang sudah disyariatkan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh, dalam ajaran Islam bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, dan semua orangpun tahu apa hukuman serta pahala yang diperoleh, ketika seseorang itu melanggar atau melaksanakan apa yang menjadi tuntutan tersebut. Namun tidak sedikit orang Islam yang belum bias melakukan hal yang menjadi tuntutan tersebut. Ini membultikan bahwa pengamalan sila pertama ini belum menjiwai masyarakat itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi keyakinannya akan terkikis habis oleh perubahan zaman. Hal tersebut baru merupakan pelaksanaan ibadah secara Hablum Minnalloh, belum bagaimana pelaksanaan ibadah secara Hablum Minannas. Dan ini akan mempengaruhi terhadap berbagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa ini, menjadikan kegiatan ibadah-ibadah keagamaan kita dapat dirasakan oleh pribadi dan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, yang akan membentuk suatu ketentraman dalam masyarakat itu sendiri.

2.2.  Bidang Pemerintahan.

Bangsa kita menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita juga meyakini bahwa Tuhan adalah maha kuasa atas segalanya.Dalam seluruh aspek kehidupan sangatlah penting menempatkan bahwa Tuhan Maha kuasa atas segala hal, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan merasa ada control yang tidak pernah lepas dan lengah dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintahan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan pada kenyataannya, tenyata belum cukup mengakui bahwa Pancasila sila, sila ke satu, yang berarti merasa bahwa setiap diri kita tidak ada yang mengawasi atau lupa bahwa Tuhan Melihat kita. Dalam Al – Qur’an surat Al – Alaq Allah SWT berfirman, yang artinya “ Tidak lah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?”. Para oknum pejabat pemerintahan kita serta pelaksana pemerintahan kita sudah tidak lagi melaksanakan Pengamalan sila kesatu. Dibuktikan bahwa disekitar kita masih banyak prilaku – prilaku yang seolah – olah Tuhan tidak mengetahui dan tidak ada. Prilaku Korupsi adalah prilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan dan menyatakan ketaqwaannya. Seandainya kita tahu bahwa prilaku tersebut adalah prilaku yang tidak sesuai dengan bangsa kita yang menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Maka tindakan KKN tersebut tidak mungkin dilakukan. Seolah Sila Kesatu dari Pancasila tersebut hanyalah sebagai symbol saja, atau identitas bangsa saja yaitu bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, tanpa meyakini  dan menjalankan apa yang menjadi landasan Sila Kesatu tersebut.

Korupsi adalah kata halus dari mencuri, merampok dan lain – lain. Sehingga apa yang bukan haknya menjadikan sesuatu tersebut menjadi milik pribadi dengan tujuan memperkaya diri. Yang akibatnya pembengunan suatu bangsa tidak mengalami perubahan yang signifikan, atau bahkan mengalami kemunduran, baik dari segi materi ataupun moral.

2.3.  Bidang Sosial Politik.

Politik dalam pengertiannya adalah bermacam – macam kegiatan dalam suatu Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu, dengan kata lain politik adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Politik identik dengan upaya mendapatkan kekuasaan, jabatan, wewenang. Dalam prakteknya jika perpolitikan di Negara kita berpedoman pada Sila ketuhanan yang Maha Esa, maka segala proses perpolitikan di Negara kita ini tidak perlu melakukan tindakan diluar ketentuan Perundang-undangan atau aturan agama itu sendiri. Tidakan Money Politic dalam sebuah pesta demokrasi merupakan suatu tindakan yang secara nyata tidak meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kekuasaan sesuai apa yang di kehendakiNya. Kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku maka berakibat pula dalam melahirkan sebuah penguasa atau penyelenggara Negara yang berkualitas atau tidak.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini. Namun melihat kondisi sekarang ini masyarakat kita sudah semakin jauh dari konsep tersebut, sehingga perjudian, pemerkosaan, prostitusi, dan prilaku penyimpangan lainya adalah suatu hal yang sudah menjamur diseluruh pelosok negeri ini.

Menurunya moral suatu bangsa diakibatkan karna prilaku sosial kita sudah tidak berpegang lagi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga generasi harapan bangsa kita terjerumus pada hal – hal yang tidak sesuai dengan norma agama.

Hal tersebut diperparah lagi oleh dukungan pemerintah kita yang terkesan setengah-setengah dalam membuat kebijakan yang mendorong masyarakatnya untuk lebih menyadari bahwa agama merupakan pondasi dalam berbagai bidang. Temasuk didalamnya bagaimana mengupayakan agar berbagai kegiatan keagamaan mendapatkan porsi yang utama dalam membentuk generasi harapan bangsa, dukungan tersebut dapat dituangkan baik dari segi moril ataupun kelayakan sebuah penetapan anggaran. Termasuk mengupayakan agar tenaga pendidik serta kurikulum sekolah kita agar lebih berkualitas lagi dalam membentuk moral generasi, karna dari sanalah berawal Sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat diamalkan secara menyeluruh pada berbagai bidang kehidupan.

  1. III.                KESIMPULAN & SARAN.

Upaya mengamalkan Sila Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah hal yang paling utama dalam upaya mencapai tujuan Negara yang Baldatun Toyyibatun wa robbun Ghafur..Negara yang memperoleh keberkahan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, Karna sila Pertama ini adalah sebagai titik dasar atau nilai utama untuk mencapai pelaksanaan sila berikutnya secara utuh dan menyeluruh.

Maka dari itu peran Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Masyarakat itu sendiri harus bersatupadu mengupayakan pengamalan Sila Kesatu tersebut, sehingga moral dan martabat bangsa ini akan terselamtkan. Tanpa mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Organisasi Mahasiswa

•Juni 17, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

Kordinator BEM FISIP Universitas Galuh komisariat pangandaran di bentuk dengan di dasari oleh keinginan para mahasiswa FISIP Galuh kelas Pangandaran untuk membuat wadah kegiatan kemahasiswaan  yang selama ini di rasakan kurang begitu berjalan.

Kordinator BEM FISIP Universitas Galuh Komisariat Pangandaran merupakan garis kordinasi dari BEM FISIP Universitas Galuh Ciamis yang berfungsi menjembatani aspirasi mahasiswa FISIP Gluh yang berada di pangandaran.


Susunan Kepengurusan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa

Periode 2011/2012 :

Ketua Koordinator BEM     : ISHAK ROBBYANSYAH

Wakil Ketua                             : YESI ESTIASARI

Sekertaris 1                             : ENIKE YULIANA

Sekertaris 2                             : Dede Irawan

Bendahara 1                           : Ema Nurmawati

Bendahara 2                           : Fitri Apriani

Departemen – departemen :

Departemen Agama

  1. Dayusman
  2. Anita Suryani

Departemen Pendidikan, Politik dan HAM

  1. Andriawan
  2. Anis Aryani

Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Sosial

  1. Mahfud Ghozali
  2. Herdis Permana

Departemen Kajian Strategis, Komunikasi dan Informasi

  1. Aji Alawi Habibi
  2. Asep Jajang

Kordinator BEM FISIP Komisariat Pangandaran membawahi Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Komisariat pangandaran


Susunan Kepengurusan HMP-IP Komisariat Pangandaran

Periode 2011/2012 :

 

Ketua HMP-IP komisariat Pangandaran         : Idham Ali Pratama

Wakil Ketua                                                     : Fhandy Al-Ghifani

Sekertaris 1                                                     : Ananda Ayu Pramesty

Sekertaris 2                                                     : Anisa Fitriani

Bendahara 1                                                   : Ani Yuliani

Bendahara 2                                                   : Noneng Aprie

Seksi-Seksi :

  1. Sekbid Humas

Koordinator     : Yesi Estiasari

Anggota          : Ratnasari Purwasih

Joane Irwan

Novi Lestari

Ilman Taufiq.S

Bambang Laela.P

  1. Sekbid Keagamaan

Koordinator     : Nuryana

Anggota           : Eka Widiarti

Siti Laeli Fadilah

Agus Susanto

Soleh M

Saeful MIlah

  1. Sekbid Kewirausahaan

Koordinator     : Alip Suhendi

Anggota           : Linda Kumala Dewi

Elin Herliana Dwi

Kasiyanto

Yeyen Susilawati

  1. Sekbid Kajian Ilmiah dan Pendidikan

Koordinator     : Iwan Iswanto

Anggota           : Tanky Yusharto

Yati Paryati

Aan Marhamah

Ismail

  1. Sekbid Aspirasi, komunikasi dan alumni

Koordinator     : Ii Sujai

Anggota           : Haqi Permana

Een Hendaryat

Ali Hasanudin

Santi Setianingsih

  1. Sekbid Pemberdayaan Organisasi

Koordinator     : Erna Herlina

Anggota           : Ima Suryani

Irna Latifah

Tedy Rahayu

Mimin Rohayati

Estri Cahyani